Organisasi Islam Cianjur Dukung Pembubaran HTI

Sharing is caring!

Bahanakaryainsani.org – FORUM Pemuda Peduli Islam (PPIC) dan Gerakan Reformis Islam (Garis) mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Kedua organisasi itu menilai konsep perjuangan yang selama ini dilakukan HTI tidak jelas.

“Konsep khilafah Islamiyah yang dibangun oleh HTI adalah pemahanan yang telah sesuai dengan syariat Islam, dan tidak ada yang salah. Namun konsep HTI terhenti hanya sebatas kepada perkara thariqul iman (pemahaman HTI untuk mencari jalan keimanan,red). Sedangkan perkara mendalam lain seperti syarat laa ilaaha illallah, pembatal keimanan/keislaman dan lainnya belum dipelajari secara sempurna. Sehingga wala dan baronya tidak jelas, sama halnya perkara kekhilafahan yang dipelajari secara umum dalil-dalilnya,” tutur Ketua Umum DPP Garis, Chep Hermawan, dalam diskusi publik “Pro dan Kontra Pembubaran HTI Oleh Pemerintah” di Wisma Sinar Kasih, Cianjur, Jumat (26/5/2017).

Seperti dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada redaksi galamedianews.com, Chep menyatakan, menutup mata terhadap banyaknya dalil peperangan di akhir zaman ketika kekhilafahan ini tegak di akhir zaman, maka konsep perjuangan HTI tidak jelas. Pasalnya HTI mempunyai konsep Tholabun Nusroh atau cara mendapatkan kekuasaan dengan mengharap diberikan oleh penguasa.

Sementara, lanjutnya, dalam beberapa hadist dijelaskan bahwa Islam harus tegak dengan darah atau diperjuangkan. Karena kekuasaan ini tidak mungkin diberikan oleh orang yang sedang berkuasa, apalagi idelogi yang dibawa HTI bertentangan dengan ideologi negara.

“Pembubaran ormas yang bertentangan dengan azas negara indonesia adalah hak dan wewenang negara, dan itu perlu dilakukan. Namun pembubaran ormas itu ada prosedurnya sesuai dengan UU Ormas. Kami meminta agar pemerintah membubarkan ormas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti HTI yang merupakan ormas Islam yang sudah berbadan hukum, maka pembubarannya juga harus melalui mekanisme peradilan hukum dan Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka,” papar Chep.

Ia juga menegaskan, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada agama. Namun Indonesia juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara agama dengan negara. Oleh karena itu, antara negara dan agama harus ada hubungan yang sifatnya imperatif mengikat dan simbiotik (saling menguntungkan).

“Dan tanpa melanggar batas-batas yang telah final serta telah disepakati oleh para pendiri bangsa (founding father), terutama mengenai dasar dan azas negara yaitu pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Pembubaran Ormas Islam HTI, lanjut Chep, merupakan sesuatu yang sensitif. Dengan kata lain, proses pembubarannya harus melalui mekanisme hukum dan memerlukan kajian yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk memberikan ruang dialog kepada pimpinan HTI. Hal itu dilakukan supaya tidak terbentuk opini bahwa hal ini merupakan bentuk kesewenang wenangan penguasa/diskiriminasi terhadap umat Islam.

“Pernyataan kebijakan pembubaran HTI oleh pemerintah tentu telah melalui proses dan mekanisme yang sangat matang dan juga didukung oleh berbagai komponen bangsa. Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam membubarkan ormas HTI,” katanya.

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*