Garis Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Sharing is caring!

Saksimata.co – Forum Pemuda Peduli Islam (PPIC) dan Gerakan Reformis Islam (Garis) menyatakan pernyataan sikap bersama terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

“Konsep khilafah islamiyah yang dibangun oleh HTI adalah pemahanan yang telah sesuai dengan syariat islam. Dan tidak ada yang salah, namun konsep HTI terhenti hanya sebatas kepada perkara thariqul iman (pemahaman HTI untuk mencari jalan keimanan). Sedangkan perkara mendalam lain seperti syarat laa ilaaha illallah, pembatal keimanan/keislaman dll belum dipelajari secara sempurna. Sehingga wala dan baronya tidak jelas, sama halnya perkara kekhilafahan yang dipelajari secara umum dalil-dalilnya,” kata Ketua Umum DPP Garis, Chep Hermawan dalam diskusi publik “Pro dan Kontra Pembubaran HTI Oleh Pemerintah” di Wisma Sinar Kasih, Cianjur, Rabu(24/5).

Dikatakannya, menutup mata terhadap banyaknya dalil peperangan di akhir zaman ketika kekhilafahan ini tegak di akhir zaman, maka konsep perjuangan HTI tidak jelas, karena mempunyai konsep Tholabun nusroh (cara mendapatkan kekuasaan dengan mengharap diberikan oleh penguasa).

Sedangkan, kata dia, dalam beberapa hadist dijelaskan bahwa Islam harus tegak dengan darah atau diperjuangkan. Karena kekuasaan ini tidak mungkin diberikan oleh orang yang sedang berkuasa, apalagi idelogi yang dibawa HTI bertentangan dengan ideologi negara.

“Pembubaran ormas yang bertentangan dengan azas negara indonesia adalah hak dan wewenang negara, dan itu perlu dilakukan. Namun pembubaran ormas itu ada prosedurnya sesuai dengan UU Ormas. Kami meminta agar pemerintah membubarkan ormas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti HTI yang merupakan ormas islam yang sudah berbadan hukum, maka pembubarannya juga harus melalui mekanisme peradilan hukum dan Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka,” paparnya.

Ia menambahkan, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada agama. Namun Indonesia juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara agama dengan negara.

Maka dari itu antara negara dan agama harus ada hubungan yang sipatnya imperatif mengikat dan simbiotik (saling menguntungkan), tanpa melanggar batas – batas yang telah final dan telah disepakati oleh para pendiri bangsa (founding father), terutama mengenai dasar dan azas negara yaitu pancasila dan UUD 1945.

Namun, tambah dia, pembubaran Ormas Islam HTI, merupakan sesuatu yang sensitif, maka proses pembubarannya harus melalui mekanisme hukum dan memerlukan kajian yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk memberikan ruang dialog kepada pimpinan HTI itu sendiri. Hal itu dilakukan supaya tidak terbentuk opini bahwa hal ini merupakan bentuk kesewenang wenangan penguasa/diskiriminasi terhadap umat Islam.

“Pernyataan kebijakan pembubaran HTI oleh pemerintah tentu telah melalui proses dan mekanisme yang sangat matang dan juga didukung oleh berbagai komponen bangsa. Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam membubarkan ormas HTI,” katanya.

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*